Komisaris dan Direksi di Perusahaan Indonesia

Struktur Perusahaan Indonesia

Menurut Hukum Perseroan Terbatas, semua perseroan terbatas harus memiliki pemegang saham, dewan komisaris, dan dewan direksi. Masing-masing peran tersebut memiliki tanggung jawab yang berbeda dalam perusahaan.

Pemegang Saham di Perusahaan Indonesia

Pemegang saham adalah pemilik perusahaan. Pemegang saham perusahaan Indonesia dapat berupa yayasan, perusahaan, atau perorangan. Pemegang saham memiliki keputusan akhir dalam hal pengambilan keputusan. Apabila terjadi perubahan dalam perseroan, seperti pemindahan saham, penambahan atau pengurangan modal disetor atau modal dasar perseroan, perubahan tempat usaha atau kegiatan usaha, perubahan badan usaha (dari umum menjadi swasta, dan sebaliknya) , dan jangka waktu pendirian perseroan, harus mendapat persetujuan dari para pemegang saham. Jika perusahaan perlu mengangkat, mengganti, dan memberhentikan direktur, pemegang saham akan menjadi orang yang bertanggung jawab untuk melakukannya juga.

Setiap perubahan ini harus diputuskan dalam rapat umum pemegang saham. Untuk memastikan keabsahan perubahan, rapat umum pemegang saham harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

  • Setidaknya 50% dari pemegang saham dengan hak suara harus menghadiri rapat. Jika pemegang saham tidak hadir, ia dapat menugaskan seorang wakil dengan surat kuasa yang sah untuk duduk atas namanya.
  • Jika kurang dari 50% pemegang saham yang dapat hadir dalam rapat, pemegang saham berhak mengadakan rapat lagi antara 10-21 hari. Hanya 33% dari pemegang saham yang memiliki hak suara yang perlu hadir dalam rapat ini.

Kewajiban Pemegang Saham di Indonesia

Apabila perusahaan mengalami kerugian, maka pemegang saham tidak bertanggung jawab atas kerugian perusahaan yang melebihi nilai saham yang dimilikinya. Bahkan jika perusahaan menghadapi tuntutan hukum, para pemegang saham secara pribadi tidak bersalah atas tuduhan tersebut.

Dewan Komisaris di Perusahaan Indonesia

Seluruh Buat PT PMA wajib memiliki tidak kurang dari satu komisaris. Seorang komisaris dapat menjadi pemegang saham di perusahaan. Namun, kepemilikan saham tidak perlu menjadi bagian dari komisaris.

Tanggung jawab komisaris

Mengawasi perusahaan

Tanggung jawab dewan komisaris adalah mengawasi perusahaan dan memberikan nasihat yang kuat kepada direksi sesuai dengan anggaran dasar perusahaan. Direksi selanjutnya akan menggunakan nasihat yang diberikan oleh dewan komisaris untuk menjalankan perusahaan seefektif mungkin. Komisaris tidak diperhitungkan dalam kepengurusan harian suatu perusahaan.

Laporan keuangan tahunan perusahaan yang disetujui

Komisaris juga menyetujui laporan keuangan tahunan suatu perusahaan.

Tinjau anggaran tahun anggaran berikutnya

Tugas lain komisaris adalah mengkaji anggaran tahun buku berikutnya.

Persyaratan Komisaris di Indonesia

Seperti disebutkan, semua PT PMA wajib memiliki minimal satu komisaris. Perusahaan yang memiliki banyak komisaris harus memilih salah satunya untuk menjabat sebagai komisaris utama. Komisaris utama, sebagaimana tersirat dari judulnya, menjabat sebagai pemimpin dewan komisaris.

Seorang komisaris tidak harus penduduk atau warga negara Indonesia. Seorang komisaris yang bukan merupakan penduduk atau warga negara dapat dipilih apabila calon komisaris bukan penduduk tersebut sedang tidak menjabat sebagai komisaris tetap pada perusahaan lain di Indonesia. Jika komisaris yang bersangkutan adalah orang asing yang memiliki izin kerja yang berlaku di Indonesia dan izin kerja tersebut disponsori oleh perusahaan lain, maka komisaris akan memerlukan izin kerja lain.

Jika Anda adalah orang asing yang memerlukan izin kerja atau visa kerja dalam bentuk apa pun agar Anda dapat bekerja di Indonesia, kami di Paul Hype Page & Co dapat membantu. Kami akan bekerja sama dengan Anda untuk memastikan bahwa Anda menerima izin kerja Anda dengan cara yang sesederhana dan semulus mungkin. Kami juga akan memastikan bahwa semua peraturan dipatuhi dalam setiap langkah mulai dari pengajuan hingga perolehan izin kerja.

Tanggung Jawab Dewan Komisaris di Indonesia

Kewajiban anggota dewan komisaris diatur dalam Pasal 108 ayat (1) UUPT Apabila perseroan mengalami kerugian keuangan, maka komisaris yang terlibat langsung dengan kerugian tersebut akan dimintai pertanggungjawaban apabila dapat dipertanggungjawabkan. menetapkan bahwa mereka melakukan tugasnya dengan cara yang lalai, tidak bertanggung jawab, tidak etis, atau bertentangan dengan ketentuan yang ditentukan dalam anggaran dasar perusahaan.

Dalam hal terdapat lebih dari satu direktur yang bersalah, tanggung jawab ini dibebankan secara merata dan bersama-sama kepada setiap komisaris yang bersangkutan. Namun, jika terdapat cukup bukti bahwa komisaris menjalankan tugas pengawasannya untuk kepentingan terbaik perusahaan dan sesuai dengan tujuan bisnis perusahaan, mereka tidak memiliki kepentingan dalam tindakan direksi, dan mereka menyediakan dewan direksi. nasihat direksi untuk mencegah terjadinya kerugian, maka komisaris tidak bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Komisaris dan Pemberhentian Anggota Direksi

Bilamana dipandang perlu, komisaris pada suatu perusahaan Indonesia melalui dewan komisaris perusahaan tersebut berwenang untuk memberhentikan sementara anggota direksi. Pemberhentian sementara tersebut diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007. Setelah dewan komisaris memberikan alasan pemberhentian direktur dan memberitahu direktur untuk diberhentikan secara tertulis, direktur akan diberhentikan sementara dan oleh karena itu dilarang melakukan tugas direksi apapun. tugas selama masa penangguhan. Dalam waktu 30 hari sejak dimulainya pembekuan, rapat umum pemegang saham (RUPS) harus diadakan. Direksi yang diberhentikan sementara dapat mengajukan pembelaan diri dalam RUPS ini. Setelah RUPS, komisaris akan memilih untuk menegakkan atau menarik suspensi. Tidak adanya keputusan dari komisaris atau kegagalan untuk menyelenggarakan RUPS dalam waktu yang ditentukan akan dianggap sama dengan pencabutan skorsing; oleh karena itu, hasil seperti itu akan memungkinkan direktur yang ditangguhkan untuk kembali ke peran sutradara.

Direktur di Perusahaan Indonesia

Di perusahaan Indonesia, direksi adalah bagian dari dewan direksi. Direksi membawahi segala hal yang berkaitan dengan pengelolaan perusahaan. Semua keputusan yang diambil oleh direksi perusahaan harus sejalan dengan anggaran dasar perusahaan dan semua undang-undang perusahaan yang relevan di Indonesia. Anggaran dasar juga menyebutkan lamanya seorang direktur menjabat. Anggota direksi harus dipilih, diganti, atau bahkan diberhentikan dalam RUPS.

Persyaratan Direksi di Indonesia

Setiap perusahaan yang berbasis di Indonesia harus memiliki setidaknya satu direktur. Perusahaan yang memiliki lebih dari satu direktur harus memilih salah satu dari direktur tersebut untuk menjabat sebagai direktur utama perusahaan. Presiden direktur, sebagaimana tersirat, adalah pemimpin para direktur. Kewajiban dan tanggung jawab direktur perusahaan Indonesia akan ditentukan dengan menggunakan metode struktur perusahaan umum di Indonesia. Dalam banyak situasi, penentuan seperti itu dilakukan dalam RUPS.

Tanggung Jawab Direksi

Direktur adalah perwakilan hukum dari sebuah perusahaan. Mereka harus bertindak sesuai anggaran dasar perusahaan. Seorang direktur perusahaan Indonesia juga memiliki tanggung jawab penting tertentu yang harus dipenuhi. Di antara tanggung jawab tersebut adalah sebagai berikut:

  • Pengajuan kepatuhan
  • Penyampaian laporan keuangan
  • Penyusunan rencana kerja tahunan sebelum awal tahun buku perusahaan
  • Penandatanganan kontrak antara pihak ketiga dan perusahaan
  • Pengelolaan rekening bank perusahaan
  • Penyampaian laporan keuangan perusahaan dan laporan tahunan
  • Pemeliharaan daftar pemegang saham serta risalah RUPS.

Namun, direktur non-residen tidak diizinkan untuk menandatangani dokumen atas nama perusahaan. Hanya direktur yang merupakan penduduk Indonesia yang boleh melakukannya.

Kewajiban Direksi pada Perseroan Terbatas Indonesia

Kewajiban anggota direksi diatur dalam Pasal 97 ayat (3) UUPT. Mereka ditentukan dengan cara yang sebanding sebagai kewajiban komisaris. Apabila dapat dibuktikan bahwa direksi yang terlibat langsung dengan kerugian keuangan suatu perseroan bertindak dengan cara yang dapat dianggap tidak menyenangkan dan bertentangan dengan tujuan perseroan, maka ia akan dimintai pertanggungjawaban atas kerugian tersebut. Serupa dengan aturan tentang kewajiban yang dibebankan kepada komisaris, ketika beberapa direktur harus disalahkan atas kerugian yang diderita perusahaan, semua direktur yang terlibat harus memiliki tanggung jawab yang dibebankan secara setara dan bersama-sama kepada mereka. Namun, jika terdapat bukti yang cukup bahwa kerugian keuangan yang diderita perseroan bukan disebabkan oleh kelalaian atau penilaian yang buruk dari direksi,

Bagaimanapun, jika perusahaan Anda telah mengalami kesulitan keuangan, terlepas dari kesalahan siapa kerugian itu, Anda harus menghubungi kami di Paul Hype Page & Co. Kami akan membantu perusahaan Anda mengatasi kerugian yang sebelumnya diderita dengan membantu Anda merumuskan rencana keuangan yang sehat. . Rencana ini harus mengarahkan perusahaan Anda ke tingkat keuntungan yang lebih baik sehingga sekali lagi akan memperoleh pendapatan yang akan menguntungkan Anda dan perusahaan Anda.

Kesimpulan

Direktur dan komisaris yang kompeten dan bertanggung jawab adalah penting dalam memimpin setiap perusahaan Indonesia menuju kesuksesan, baik secara finansial maupun lainnya. Direksi dan dewan komisaris harus bekerja sama untuk memastikan kelangsungan kesejahteraan perusahaan. Dengan demikian, perusahaan akan menjadi lebih kuat, lebih menguntungkan, dan lebih dihormati oleh publik. Selain itu, tugas-tugas yang hanya dapat dilakukan oleh komisaris dan direksi sangat penting bagi keberhasilan perusahaan. Dengan demikian, meskipun perannya mungkin berbeda, komisaris dan direktur sama pentingnya bagi setiap perusahaan di Indonesia.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *